fbpx
Chaque dollar égalé jusqu'à $50 000 jusqu'au 31 décembre ! Donnez aujourd'hui.
Notre mécanisme SpeakUp®
Logo Nonviolent Peaceforce avec point bleuDonner

Perempuan Aceh Rekomendasikan untuk Perdamaian dan Pemulihan

Date: 27 mai 2023

Source du clip de presse : Waspada
Lien vers la source : Ici

Konsultasi publik yang melibatkan tokoh perempuan akar rumput dan penyintas konflik di Aceh untuk merumuskan rekomendasi bagi pengambil kebijakan di tingkat provinsi, Jumat (26/5/2023) di Hotel Ayani Banda Aceh. (Photo/Coupe Nauval)

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Flower Aceh bekerja sama dengan Nonviolent Peaceforce (NP) menggelar konsultasi publik yang melibatkan tokoh perempuan akar rumput dan penyintas konflik di Aceh, selama dua hari, 25-26 mai 2023.

Mereka merumuskan rekomendasi terkait pemajuan dan pemenuhan hak-hak perempuan Aceh untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan di tingkat provinsi. Kegiatan yang digelar di Ayani Hotel Banda Aceh ini membahas isu-isu strategis, termasuk kesehatan, ekonomi dan lingkungan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, serta konflik dan perdamaian.

Pada hari pertama, para tokoh perempuan tersebut melakukan diskusi intensifier untuk merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi panduan bagi kebijakan di Aceh. Tiga isu strategis yang dibahas mencakup kesehatan, ekonomi dan lingkungan, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Mereka menyadari pentingnya memiliki sistem data terpadu yang valide jusqu'à korban konflik Aceh. Données ini akan menjadi landasan utama dalam merumuskan programme-programme yang berfokus pada penguatan perdamaian dan pemenuhan hak korban konflik secara adil dan merata.

Pada hari kedua, hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada para pemangku kebijakan, yang dihadiri oleh Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Asmidar, Plt Kepala Dinas DPPPA, Meutia Juliana, Sub Koordinator Kependudukan dan Kesos Bappeda Aceh, Cut Vivi Elvida, serta Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya. Mereka menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun perdamaian dan pemulihan di Aceh.

Umi Hanisah, Ulama Perempuan dan juga pimpinan Dayah di Aceh Barat menyebutkan beberapa rekomendasi pertemuan antara lain adalah perlunya master plan yang komprehensif untuk pemulihan trauma bagi korban konflik dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga ditekankan pentingnya menghadirkan ruang memorial kolektif atau museum perdamaian Aceh sebagai wadah untuk mendokumentasikan berbagai artefak konflik. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengedukasi generasi mendatatang tentang sejarah dan pentingnya perdamaian.

Selain itu, diperlukan intervensi serius dari Pemerintah Aceh di sektor kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan anak. Penguatan kapasitas, keterampilan, dan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan politik juga menjadi salah satu fokus utama.

Para tokoh perempuan berharap agar penguatan perdamaian dan pembangunan Aceh dapat memastikan akses dan partisipasi perempuan lebih optimal dalam pembangunan Aceh.

Pemerintah Aceh, melalui DPRA et DPPPA Aceh, merespons positif rekomendasi tersebut. Mereka menyadari pentingnya peningkatan anggaran untuk kebutuhan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan genre dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan. Peningkatan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak juga menjadi komitmen yang akan diwujudkan.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati mengatakan rekomendasi yang disampaikan ini dirumuskan berdasarkan hasil konsultasi dan kajian di tingkat provinsi dan komunitas yang dilakukan Flower Aceh, serta merujuk pada rumusan hasil Musyawarah Besar Gerakan Perempuan Aceh yang difasilitasi oleh Balai Sy ura.

Rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam upaya membangun perdamian yang berkelanjutan dan pemulihan yang merata di Aceh.

Para pemangku kebijakan berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi tersebut dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak di Aceh.

Riswati menekankan perlunya perhatian terhadap akses, partisipasi, dan kontrol bagi perempuan dan kelompok marjinal dalam perencanaan pembangunan di Aceh. Hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, dan terjaminnya kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

« Perencanaan dan pembangunan di Aceh diharapkan memperhatikan adanya akses, partisipasi, kontrol terutama bagi perempuan dan kelompok marginal », turutnya. (*)

Vous pouvez protéger les civils qui vivent ou fuient un conflit violent. Votre contribution transformera la réponse mondiale aux conflits.
flèche droite
Français